Seperti diberitakan Media Indonesia, Rabu (10/8/2011), wacana memakzulkan SBY antara lain dilontarkan 45 tokoh nasional dalam sarasehan pada Senin (8/8/2011) di Jakarta (berita terkait KLIK DI SINI), dan diperkuat oleh pendapat sejumlah tokoh Nasional yang dimintai komentarnya terkait dengan wacana itu.
Menurut ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin, selama ini para tokoh nasional sudah mengkritik pemerintah secara konstruktif mengenai kondisi berat yang dialami masyarakat, namun sayangnya tidak digubris.
"Jadi, walau ketentuan konstitusi presiden dan wakil presiden diganti setiap lima tahun, hal tersebut bukan harga mati. Apabila presiden melanggar konstitusi, kemungkinan untuk mengganti di tengah jalan merupakan sesuatu yang wajar. Wacana impeachment bukan sesuatu yang ditabukan atau diharamkan," jelasnya ketika dihubungi Selasa (9/8/2011) malam.
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshidiqie yang juga dihubungi pada Selasa (9/8/2011) malam bahkan mengakui, saat ini sudah banyak kelompok di masyarakat yang menginginkan SBY-Boediono diberhentikan sebelum 2014. Gerakan itu, jelasnya, semakin besar baik dari sisi intensitas maupun jumlah kelompoknya.
"Walau bagi saya itu tidak sehat, namun merupakan aspirasi masyarakat," imbuhnya.
Dalam diskusi di Rumah Perubahan 2.0, Jakarta, Selasa (9/8/2011), mantan Menteri Perekonomian Rizal Ramli mengatakan, jika rakyat negara ini menginginkan perubahan atau revolusi, maka rakyat lah yang harus melakukannya, karena rakyat merupakan pemegang legitimasi yang sah dalam negara.
"Tidak mungkin perubahan berasal dari DPR dan pemerintah," tegasnya.
Rizal bahkan mengajak seluruh elemen masyarakat yang terdiri dari berbagai aktor kepentingan untuk ikut menggelorakan revolusi rakyat atau people power secara damai untuk menuju Indonesia yang lebih baik.
SBY dianggap gagal memimpin bangsa ini karena meski selalu mendengung-dengungkan bahwa ia berdiri paling depan dalam memberantas korupsi, namun justru korupsi kian merajalela, termasuk dalam partainya sendiri. Selain itu, SBY juga dinilai lebih banyak mengeluh dan melakukan politik pencitraan untuk dirinya sendiri dibanding bekerja keras smenyelesaikan beragam permasalahan yang melilit bangsa ini (berita terkait KLIK DI SINI).
Akibat kelakuannya itu, survey yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada Juni 2011 pun menunjukkan kalau tingkat kepuasan masyarakat terhadap pola kepemimpinan politisi Partai Demokrat itu anjlok dari 56,7 persen pada Januari 2011, menjadi 47,2 persen pada Juni 2011.
0 komentar:
Posting Komentar