Seperti diberitakan Media Indonesia, Sabtu (5/2/2011), hal ini diungkap mantan rektor Universitas Gajah Mada (UGM) Sofian Effendi dalam pertemuan 28 guru besar yang tergabung dalam Forum Rektor Indonesia (FRI) dengan empat tokoh lintas agama, yakni Ketua Umum PP MUhammadiyah Syafii Maarif dan Din Syamsuddin, Djohan Effendi dan Franz Magnis Suseno di aula perpusatakaan Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Jumat (4/2/2011).
Menurut Sofian, daftar itu dikeluarkan Foreign Service Institute berdasarkan survey yang dilakukan pada 2010. Parameter survey di antaranya adalah kesenjangan pendapatan masyarakat, pelayanan publik, dan dinamika politik. Parahnya, alih-alih mengantisipasi, pemerintah justru menghabiskan APBN untuk biaya birokrasi, sedangkan biaya untuk pelayanan publik hanya sekitar 20 persen dari APBN.
“Saat ini status negara kita berada di titik merah muda. Jika dibiarkan hingga tahun depan, bisa masuk dalam titik merah, senasib dengan Somalia, Nepal, dan Kamerun,” tegasnya.
Diakui, data Foreign Service Institute itu tak hanya meresahkan dirinya, namun juga para akademisi, khususnya yang tergabung dalam FRI, sehingga mereka sepakat untuk berkolaborasi dengan para tokoh agama yang telah terlebih dulu menyikapi kondisi negara ini dengan mendeklarasikan Gerakan Melawan Kebohongan yang dilakukan pemerintah. Karenanya, Jumat (4/2/2011), FRI bertemu denga para tokoh lintas agama yang ikut terlibat dalam pendeklarasian gerakan itu. Bahkan sebelumnya, seperti dituturkan Ketua FRI Badia Parizade, pada Januari 2011 FRI menggelar Konvensi Kampus VI yang menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk pemerintah, seperti hubungan antarlembaga yang harmonis, penegakan hukum, sistem ekonomi dan demokrasi kebangsaan, serta strategi membangun peradaban.
“Peran akademisi dan tokoh lintas agama adalah fungsi kontrol. Para tokoh agama hanya menginginkan perubahan, dan kami sejalan dengan mereka. (Kini) kami ingin ada tindakan nyata (dari pemerintah) agar kesenjangan tidak semakin lebar,” imbuh rektor UNJ Bejo Sujanto, anggota FRI.
Seperti diketahui, klaim-klaim keberhasilan pemerintahan Presiden SBY, seperti klaim dalam hal jumlah warga miskin dan pengangguran, membuat para tokoh lintas agama berang (lebih detil, klik di sini), sehingga mereka membuat pernyataan yang dengan tegas mengatakan, pemerintah telah berbohong. Sayang, meski suara para tokoh ini didengar SBY, namun respon SBY atas pernyataan para tokoh itu tidak memuaskan, sehingga para tokoh tak puas menggulirkan Gerakan Melawan Kebohongan.
Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Anhar Gonggong mengaku amat meyayangkan sikap pemerintah (baca; SBY) tersebut yang tidak sadar atas apa yang diserukan para tokoh lintas agama.
“Pemerintah bukannya memenuhi janji menyejahterakan rakyat, malah membuat pos anggaran negara untuk membeli mobil dinas baru untuk anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Kesejahteraan adalah janji. Saya tidak melihat perbedaan antara tidak memenuhi janji dengan kebohongan,” katanya.
Sedang Syafii Maarif mengakui buruknya respon pemerintah atas seruan tokoh lintas agama. Sebab, katanya, pemerintah terlalu defensif dan mengeluarkan apologi.
“(Karena itu) kami menyerukan (kepada pemerintah) jangan sampai (negara ini) terbakar. Negara ini jangan sampai oleng,” tegasnya.
0 komentar:
Posting Komentar