Seperti dilansir Mionline, Sabtu (25/2), isyarat kalau pemerintah akan kembali mengucurkan BLT sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM, diungkap Menteri Sosial (Mensos) Salim Segaf Al Jufri Salim di Kantor Menteri/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, Jumat (24/2).
"Saya pikir untuk masyarakat miskin lumayan kan. Tampaknya akan mengarah ke angka itu (Rp100 ribu)," ujarnya.
Namun, Salim menyatakan besaran BLT itu belum final karena penaikan harga BBM pun belum jelas. Karena itu, jumlah yang diberikan kepada rakyat miskin masih bisa bertambah atau berkurang.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana menambahkan, kompensasi itu nanti ada yang bersifat langsung dan tidak langsung. Kompensasi langsung itu diberikan kepada angkutan umum untuk mencegah atau meminimalisasi kenaikan tarif.
"Semua angkutan, kapal laut, feri, bus, angkutan umum perkotaan. Intinya tarif tidak naik. Kalaupun naik, harus minimal," katanya.
Adapun yang tidak langsung akan diberikan kepada masyarakat miskin yang terkena dampak. "Bisa dari existing program yang di-scale-up atau program yang pernah ada diaktifkan lagi," jelasnya.
Mengenai siapa saja yang akan menerima BLT itu, Salim Segaf Al Jufri mengatakan mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. "Kalau di Kemensos, itu namanya peserta program keluarga harapan. Itu pasti masyarakat miskin by name, by address, datanya akurat," tukasnya.
Dia menambahkan penyalur BLT ialah PT Pos Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, atau bank-bank lainnya.
Menurut rencana, untuk memastikan besaran BLT pemerintah terlebih dulu akan membahas penaikan harga BBM bersama DPR pada 28 Februari. "Di UU APBN (harga BBM) tidak boleh naik, jadi harus masuk revisi APBN-P dan itu harus dengan DPR. Berapa dan kapan, kompensasinya seperti apa, itu setelah DPR-nya yes," ujarnya.
Tidak perlu
Terkait dengan rencana pemberian BLT itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis berharap pemerintah benar-benar menyiapkannya dengan matang. "Harus jelas perhitungannya, berapa orang hampir miskin yang jatuh ke miskin, berapa orang miskin jatuh ke sangat miskin, dan berapa orang sangat miskin yang akan mati," ujarnya.
Selain itu, pemberian BLT harus tepat sasaran atau memiliki tujuan yang jelas. "Dulu BLT kan dipakai buat beli genteng, buat beli baju. Uang cash itu bisa dipakai untuk apa saja," ujar Harry.
Pengamat ekonomi Aviliani berpendapat pemberian BLT tidak perlu karena sudah ada yang bersyarat. "Setiap daerah dan departemen sudah punya anggaran kemiskinan," tegasnya.
Selain itu, BLT berpotensi menimbulkan kemerosotan moral, yakni orang yang mengaku miskin semakin banyak. Apalagi, katanya, pemerintah belum memiliki data yang meyakinkan terkait dengan jumlah orang miskin.
Dia menyarankan hasil penghematan dari penaikan harga BBM itu sebaiknya dipakai untuk membangun atau pengadaan infrastruktur yang benar-benar bisa dimanfaatkan rakyat.
(berita terkait, KLIK DI SINI)
0 komentar:
Posting Komentar