Seperti dikutip dari laman MIONLINE, Senin (20/12/2010), kesepuluh tersangka itu dipilih warganya saat pemilihan umum (pemilu) kepala daerah (kada). Mereka adalah Bupati Rembang Moch Salim, Bupati Kepulauan Aru Theddy Tengko, Bupati Lampung Timur Satono, Wakil Bupati Bangka Selatan Jamro H Jalil, Gubernur Bengkulu Agusrin Najamudin, Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar, Bupati Jember Djalal, Wakil Bupati Jember Kusen Andalas, Bupati Boven Dogole Yusak Yaluwo, dan Wali Kota Tomohon Jefferson Rumanjar.
Semuanya merupakan para pejabat daerah periode 2010-2014 yang terpilih dari pemilu kada tahun ini.
Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para kepala daerah tersebut tentu beralasan. Salah satunya, dipengaruhi adanya broker suara dan "kewajiban" untuk mengembalikan modal kampanye.
ICW juga meragukan integritas penegakan hukum di Indonesia terkait dengan pemilu kada. Mereka mencontohkan mantan bupati Semarang Sukawi S yang menjadi terdakwa saat mencalonkan diri kembali dalam pemilu kada 2005 sebagai incumben.
"Hingga lengser, penegakan hukum terhadap Sukawi masih menggantung. Bahkan, kasus yang sebelumnya pidana menjadi perdata," jelas Apung Widadi, anggota staf ICW.
Kualitas dan integrasi dalam pengawasan Bawaslu juga dipertanyakan. "Kenapa temuan tim pemantau calon selalu lebih banyak? Buat kami, ini aneh. Apalagi jika melihat jumlah gugatan pemilu kada," tambah Abdullah Dahlan, staf ICW.
0 komentar:
Posting Komentar