"Saya sama sekali tidak heran, saya justru memprediksi indeks ini akan menurun (pada waktu-waktu mendatang)," ujar Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia Todung Mulya Lubis, seperti dikutip Media Indonesia, Selasa (26/10/2010).
Negara dengan IPK paling tinggi, sekaligus negara dengan tingkat korupsi paling minim, adalah Denmark, Selandia Baru, dan Singapura. Tiga negara ini meraih IPK 9,3. Sedangkan negara terkorup adalah Somalia dengan nilai 1,1 dan diikuti oleh Myanmar serta Afghanistan dengan IPK masing-masing 1,4.
Sementara itu, Brunei Darussalam mendapat IPK 5,5, Malaysia 4,4, dan Thailand 3,5.
Todung menjelaskan, tidak membaiknya posisi Indonesia diakibatkan oleh melemahnya kinerja pemberantasan korupsi selama setahun terakhir. Selain itu, adanya perseteruan antarlembaga penegak hukum seperti kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bahkan antarindividu di kedua lembaga tersebut. Pengacara senior Indonesia ini bahkan meragukan keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi, meskipun sudah banyak peraturan perundang-undangan, komisi-komisi tambahan, seperti Komisi Yudisial, KPK, dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Yang dibutuhkan (saat ini untuk memberantas korupsi) bukan lagi pidato, tetapi tindakan," tegasnya.
Menanggapi hal ini, Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat), Zaenal Arifin Mochtar, mengatakan, rendahnya IPK Indonesia ini membuktikan kalau selama ini pemberantasan korupsi di Indonesia seperti orang berlari di atas treadmill.
"Anda bercucuran keringat, tapi tidak beranjak kemana-mana. Banyak sekali riak pemberantasan korupsi, mulai dari UU, pembentukan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, tapi tak kunjung memberikan hasil berarti," katanya.
Hal senada dikatakan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donald Fariz. Menurut dia, tidak berubahnya posisi Indonesia membuktikan kalau pemerintah gagal memberantas korupsi.
"Ini harus menjadi bahan evaluasi pemerintah," tegasnya.
0 komentar:
Posting Komentar