Rabu, 26 Februari 2014

29 Tokoh Minta SBY Berani Tidak Koruptor

'Omong kosong' Presiden SBY dalam hal pemberantasan korupsi tidak membuat sejumlah tokoh nasional yang peduli pada kondisi negara tidak patah arang. Mereka mengirim surat terbuka kepada presiden yang juga ketua dewan pembina Partai Demokrat itu agar lebih berani dalam menindak koruptor.

Surat tersebut dikirimkan pada Sabtu (20/8/011) dan ditandatangani oleh 29 orang. Yakni Anies Baswedan, Anita Wahid, Bambang Widodo Umar, Betti S. Alisjahbana, Burhanuddin Muhtadi, Danang Widoyoko, Eep Saefulloh Fattah, Eddy Swandi Hamid, Endriartono Sutarto, Erry Riyana, Faisal Basri, Hamid Chalid, Ikrar Nusa Bakthi, Imam Prasodjo, Komaruddin Hidayat, M. Ichsan Loulembah, Mas Achmad Santosa, Monica Tanuhandaru, Natalia Soebagjo, Ratih Sanggarwati, Rhenald Kasali, Saldi Isra, Teten Masduki, Atika Makarim, Todung Mulya Lubis, Yenni Wahid, Yunarto Wijaya, Zainal Arifin Muchtar, dan Zumrotin K. Susilo.

“Kepada Presiden RI kami memberikan dukungan keberanian untuk melakukan langkah-langkah aktif dan nyata,” kata para tokoh yang tergabung dalam koalisi tokoh nasional tersebut.

Dalam suratnya, ke-29 tokoh tersebut juga meminta agar SBY menggunakan kewenangan tertingginya sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan untuk melindungi negara dan warga bangsa dari serangan balik koruptor. Berikut adalah isi surat terbuka yang dikirimkan kepada SBY tersebut.

Kepada Presiden Republik Indonesia, kami memberikan dukungan keberanian untuk melakukan langkah-langkah aktif dan nyata, menggunakan kewenangan tertinggi sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, serta sebagai pemegang mandat Rakyat Indonesia, untuk melindungi negara dan warga bangsa:

- Dari serangan balik para koruptor,
- Dari kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada kebutuhan dasar rakyat banyak,
- Dari pemiskinan terstruktur karena penguasaan sumberdaya ekonomi oleh segelintir kelompok,
- Dari ketidakpastian hukum dan penegakan hukum yang tidak adil,
- Dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang diambil atas dasar kepentingan politik jangka pendek.

Jakarta, enam puluh enam tahun setelah Indonesia merdeka.

Tertanda, rakyat Indonesia.

Seperti diketahui, hingga kini komitmen SBY dalam memberantas korupsi memang sangat diragukan karena meski sang Presiden pernah menyatakan bahwa dirinya berdiri di depan dalam memberantas korupsi, namun pada 2010 lalu untuk merayakan HUT RI sejumlah koruptor, termasuk Aulia Pohan (besannya), diberi remisi (pengurangan masa tahanan), sehingga dapat bebas dari penjara. Tahun ini, untuk menyambut hari yang sama, 21 koruptor kembali diberi remisi.

Akibat korupsi, Indonesia terpuruk, sehingga jumlah warga miskin dan angka pengangguran tak dapat ditekan. Lebih parah lagi karena selain merupakan surga bagi para koruptor, negara ini, Indonesia, juga merupakan surga para mafia sehingga penggunaan anggaran negara dan penegakan hukum diselewengkan. Mafia yang bercokol di negara ini adalah mafia anggaran, mafia hukum, mafia peradilan, mafia pemilu, mafia tanah, dan lain-lain. Kasihan negara ini.