Anak mantan proklamator Indonesia, Soekarno, ini menjelaskan, indikasinya adalah eksisnya berbagai bentuk mafia, seperti mafia pajak dan mafia hukum, yang tak mampu diberantas aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Bahkan meski Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan bahwa untuk pemberantasan korupsi dirinya berdiri di depan, karyawan Dirjen Pajak Golongan IIIA Gayus HP. Tambunan yang menjadi tersangka korupsi pajak dan ditahan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, tetap dapat pelesiran ke Makau, Kuala Lumpur, Singapura, China, dan Bali.
Selain itu, reformasi birokrasi yang bertujuan untuk menekan terjadinya korupsi pun maknanya dikerdilkan hingga cukup diatasi dengan kebijakan renumerasi. Sementara untuk mengamankan SBY di kursi kepresidenan, Partai Demokrat memotori pembentukan Sekretariat Gabungan (Setgab) yang diketuai Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakrie, dan pemerintah pun lebih suka 'pamer' data-data makroekonomi, yang cenderung tidak berbasis pada kerakyatan.
"Semua ini mempertontonkan betapa kekuatan uang mengharu-biru dalam sistem hukum secara keseluruhan. Bahkan melalui kebijakan renumerasi, rakyat seolah diyakinkan bahwa materi adalah segala-galanya," imbuh Megawati.
Mega juga menyesalkan wacana pemilihan gubernur untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui pemilihan umum kepala daerah (Pemilu Kada) yang dikembangkan SBY dan ditentang masyarakat DIY yang ingin gubernur di wilayahnya ditetapkan DPRD, bukan dipilih. Mega menegaskan, hal ini mengindikasikan semakin luasnya cakupan bencana mental yang melanda negeri ini.
Mata publik makin terbuka ketika tahu selama ditahan di Rutan Mako Brimob, Gayus dapat pelesiran hingga Makau, Kuala Lumpur, Singapura, China, padaSeptember 2010, dan ke Bali pada November 2010. Pada saat yang nyaris bersamaan, atau Desember 2010, kasus joki tahanan terungkap di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Bojonegoro, Jawa Timur, dimana seorang terdakwa kasus penyelewengan pupuk bersubsidi, Kasiyem (50), yang semestinya mendekam selama 7 bulan di LP tersebut, digantikan tetangganya, Karni, dengan imbalan Rp. 10 juta.
Tak cukup dengan itu, pada 7 Januari 2011 pemerintah membuat rakyat geleng-geleng kepala karena Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi melantik terdakwa korupsi APBD Kota Tomohon, Sulawesi Utara, sebesar Rp. 33,4 miliar, Jefferson Soleiman Montesqieu Rumajar, sebagai walikota Tomohon di aula Kementerian Dalam Negeri, dan selang sehari kemudian, 8 Januari 2011, Jefferson melantik pejabat eselon III Kota Tomohon di LP. Cipinang, tempat dimana kini dia dipenjara.
Media Indonesia dalam editorialnya pada Senin (10/1/2011), menyebut Indonesia sebagai negeri lelucon, karena diyakini baru Indonesia lah yang melantik terdakwa sebagai pejabat negara. Bahkan Kozin, seorang pembaca media harian itu, dalam rubrik Suara Anda, mengatakan begini ; “Ini Indonesia bukan, ya? Kok pemimpinnya seperti tidak ada moral? Tinggal menunggu waktu kehancuran”.
Di antara carut marutnya penegakkan hukum ini, SBY pun membuat para pemuka agama berang karena memaparkan klaim-klaim yang dianggap hanya kebohongan. Para pemuka agama yang tergabung dalam Forum Lintas Agama tersebut mencatat ada 9 kebohongan lama SBY dan 9 kebohongan baru. Di antaranya penurunan kemiskinan yang mencapai 31,02 juta jiwa, sementara faktanya, jumlah penerima beras untuk rakyat miskin (raskin) pada 2010 mencapai 70 juta jiwa dan penerima layanan jaminan kesehatan bagi orang miskin (jamkesmas) mencapai 76,4 juta jiwa.
Janji SBY untuk menuntaskan kasus pembunuhan aktifis HAM Munir pun hingga kini hanya janji belaka. Bahkan janji untuk menyelesaikan kasus semburan lumpur Lapindo, hingga kini nol besar.
Menurut mantan Ketua PP. Muhammadiyah Syafii Ma’arif seperti dikutip Media Indonesia, Selasa (11/1/2011), saat ini pemerintah melakukan pengelolaan kebijakan yang berpihak pada kepentingannya saja.
“Dalam pembangunan, pemerintah tidak memanfaatkan konstitusi untuk membantu masyarakat miskin. Politik ekonomi juga tidak berpihak kepada rakyat miskin, sehingga negeri ini rapuh secara politik, ekonomi, maupun hukum,” imbuhnya.
Dalam pertemuan di kantor PP. Muhammadiyah, Jakarta, Senin (10/1/2011),sembilan pemuka agama yang terdiri dari Syafii Ma’arif, Andreas A. Yewangoe, Din Samsuddin, Pendeta D. Situmorang, Biksu Pannyavaro, Salahuddin Wahid, I Nyoman Udayana Sangging, Franz Magnis Suseno, dan Romo Benny Susetyo mengajak rakyat untuk memerangi kebohongan pemerintah tersebut.
(diolah dari berbagai sumber)
0 komentar:
Posting Komentar