Senin, 13 Januari 2014

Masyarakat Yogyakarta Gelar Sidang Rakyat

Bola panas yang dilemparkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam sidang kabinet pada 26 November 2010 terkait dengan sistem monarki di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dinilai bertabrakan dengan konstitusi dan demokrasi, sehingga gubernur dan wakil gubernur DIY harus dipilih langsung oleh rakyat, bukan ditetapkan oleh DPRD seperti selama ini, telah membakar atmosfir Indonesia.

Senin (13/12/2010) siang, ribuan masyarakat DIY tumplek blek di halaman gedung DPRD Yogyakarta, Jl Malioboro, untuk menghadiri sidang rakyat guna menyikapi bola panas yang dilontarkan SBY tersebut. Kondisi ini membuat aktifitas di sejumlah lokasi penting di kota gudeg tersebut, seperti di Jl. Malioboro dan Pasar Beringhardjo, lumpuh, karena tak ada pedagang yang berjualan dan tak ada karyawan yang bekerja, karena toko-toko maupun mal ditutup.

Di halaman itu didirikan panggung untuk berorasi. Nampak di antara mereka dua pangeran istana Yogyakarta, yakni Gusti Bendoro Pangeran Haryo (GBPH) Prabukusumo yang merupakan adik Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, dan Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Indrokusumo, adik Sri Paku Alam VIII. Prabukusumo yang mengenakan kaos bercorak putih dan hitam, sempat berpidato sekitar 5 menit, dan sering pula terdengar suara yel-yel bernada pro penetapan bagi gubernur dan wagub DIY. Aksi ini juga diramaikan beragam spanduk yang di antaranya bertuliskan; 'SBY = Sumber Bencana Yogya', dan spanduk bergambar Sultan Hamengkubuwono X yang diberi tulisan; "Sultan Yesss!"

Sebelum tumplek blek di halaman gedung DPRD, sebagian besar massa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat DIY tersebut, seperti para kepala dukuh, kepala desa, pelajar, guru, ibu rumah tangga, dan karyawan, melakukan long march dari alun-alun utara keraton Yogyakarta menuju ke Gedung DPRD dengan dikawal petugas keamanan keraton berseragam hitam dan kain batik. Di belakang mereka, abdi dalem keraton mengikuti sambil membakar kemenyan. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubowono X sendiri tidak nampak di antara massa, karena menurut ajudannya, Ajeng, Sri Sultan sedang di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jalan Cokroaminoto, Yogyakarta.

Sementara masyarakat memadati halaman, di dalam gedung DPRD sedang dilakukan sidang paripurna untuk menyikapi Rancangan Undang-undang Keistimewaan (RUUK) DIY yang dalam waktu dekat akan diserahkan pemerintah kepada DPRD. Ketua DPRD DIY, Yoeke Indra Samawi, optimis rapat tersebut akan memutuskan rakyat Yogyakarta yang diwakili DPRD, lebih memilih penetapan ketimbang pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebagai mekanisme pengangkatan gubernur-wakil gubernur DIY.

Dengan kata lain, DPRD pun akan menolak RUUK jika pemerintah tetap menyerahkannya ke DPR, dan DPR mengesahkannya.
(diolah dari berbagai sumber)